Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan
Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan adalah jurnal akademik peer-review yang menerbitkan artikel ilmiah dan studi kritis tentang hukum, advokasi, dan sistem peradilan. Jurnal ini berfungsi sebagai forum bagi para akademisi, praktisi, advokat, dan mahasiswa hukum untuk berbagi temuan penelitian, wawasan teoretis, dan pengalaman lapangan terkait penegakan hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan reformasi peradilan. Jurnal ini berkomitmen untuk mempromosikan wacana hukum progresif yang menjawab tantangan sosial kontemporer melalui pendekatan hukum yang praktis dan etis. Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan ini didirikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH UMSIDA). Jurnal ini dibangun guna mengkaji dinamika advokasi dan penegakan hukum, baik yang bersifat litigasi dan non litigasi. Melalui Jurnal Mudajalah ini masyarakat dapat memahami dinamika persoalan dan pemikiran hukum yang muncul dan berkembang dalam praktek berhukum (pembentukan, penerapan dan penegakan) di ruang peradilan. Karya penelitian dan/atau pengkajian hukum yang diterima dalam jurnal ini dapat berbentuk artikel ilmiah dan legal opinion. Karya dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan dapat berupa kajian teoritis maupun normatif terkait dinamika tata kelembagaan dan sistem penegakan hukum, advokasi dan peradilan di Indonesia. Kajian dalam bentuk artikel ilmiah disarankan menggunakan pendekatan sosiolegal yang bersifat interdisipliner. Pendekatan tersebut disarankan untuk mendukung penulis menghasilkan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan berhukum di ruang advokasi dan peradilan. Penulis juga dimungkinkan untuk mengkaji dan menganalisis perkara hukum aktual dalam bentuk legal opinion. Perkara yang dapat diunggah dalam bentuk legal opinion adalah perkara yang mengandung kebaruan, atau yang mengundang atensi publik secara luas, atau perkara yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap (inkraht) di Peradilan. Analisis norma secara kritis menggunakan metode penafsiran hukum yang tepat dibutuhkan untuk menjamin bobot keilmiahan dari Legal Opinion. Adanya format legal opini di Jurnal ini adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja Ilmiah para praktisi hukum dalam proses berhukum, khususnya dalam pencarian keadilan di ruang peradilan. Pengakuan ini sekaligus bentuk penekanan pada para penegak hukum, bahwa kerja mereka adalah kerja ilmiah yang harus dibangun berdasarkan prinsip dan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut Template jurnal, Legal Opinion dan tutorial yang harus di sesuaikan.
Rekonstruksi Hukum Smart Contract dalam Kontrak Elektronik Internasional Berbasis Blockchain
Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan smart contract sebagai bentuk kontrak elektronik yang mampu mengeksekusi klausul perjanjian secara otomatis tanpa intervensi pihak ketiga. Karakteristik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai penentuan hukum yang berlaku (applicable law) terhadap transaksi lintas negara, karena sistem hukum Indonesia belum mengatur smart contract secara eksplisit. Pasal 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya mengatur kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausula baku, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi sifat desentralisasi teknologi blockchain. Penelitian ini bertujuan menganalisis interpretasi hukum terhadap Pasal 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap smart contract berbasis blockchain serta merumuskan rekonstruksi norma yang mampu memberikan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, serta konstruksi hukum rechtsverfijning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18A belum memberikan kepastian hukum secara komprehensif karena masih terdapat kekaburan norma mengenai frasa “dan/atau” dan “tempat pelaksanaan kontrak”, serta kekosongan norma mengenai pengaturan smart contract, mekanisme choice of law, dan faktor penghubung yang sesuai dengan karakter transaksi berbasis blockchain. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma melalui penyempurnaan Pasal 18A dengan memperluas cakupan kontrak elektronik agar mencakup smart contract, menempatkan prinsip choice of law sebagai dasar utama penentuan hukum yang berlaku, serta menerapkan prinsip the closest connection apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung perkembangan ekosistem transaksi digital di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan
Analisis Cacat Kewenangan Dan Data Fisik Sertipikat Hak Guna Usaha Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG mengenai pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 294/Sukaresmi atas nama PT Perkebunan Nusantara VIII serta mengkaji bentuk cacat administrasi dan implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum administrasi pertanahan. Permasalahan hukum muncul akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha pada tanah yang sebelumnya telah dinyatakan kembali sebagai tanah negara, namun masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap prinsip legalitas administrasi, asas kecermatan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha. Berdasarkan teori cacat administrasi Philipus M. Hadjon, keputusan tersebut tidak mengandung cacat kewenangan, namun terbukti mengandung cacat prosedur dan cacat substansi karena proses penerbitannya tidak didasarkan pada penelitian data fisik dan data yuridis secara cermat serta memuat keterangan objek yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Putusan ini berimplikasi pada penguatan kepastian hukum administrasi pertanahan dengan menegaskan bahwa keabsahan sertipikat tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat, tetapi juga oleh kebenaran prosedur dan substansi keputusan. Selain itu, putusan ini mencerminkan praktik rechtsvinding hakim melalui penafsiran sistematis terhadap hukum administrasi dan hukum pertanahan untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
The Distribution of Legal Research Topics on Artificial Intelligence: A Bibliometric Study
This study aims to determine the distribution of legal research topics related to Artificial Intelligence. This study uses the lens of an indexing institution, to find raw data on the research distribution. The method used is Bibliometric analysis. The results of the research found that this study showed the keywords (Co-Occurrence) were divided into 3 clusters which had a total of 49 topics. Based on the collaboration of authors (Co-Authorship) has 1 cluster which includes 194 authors. Out of a total of 385,943 search results for scientific work, the most prolific author is Wei Wang with 361 documents created by journal articles. Meanwhile, research with the keyword Artificial Intelligence experienced fluctuating developments and the most publications occurred in 2022 with a total of 42,483 publications.
Analisis Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
Tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi negara dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara maupun badan hukum apabila tidak dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dalam dua perkara Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yaitu perkara pengurusan warga bukit duri melalui penerbitan surat peringatan (SP1) oleh satuan polisi pamongpraja jakarta seatan dan perkara pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) non clear and clean (Non-CNC) di sumatera barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hperundang undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil peneitian menunjukan bahwa dua perkara tersebut mencerminkan adanya tindakan pemerintahan yang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang terdampak dan memiliki karakteristik sebagai keputusan administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tersedia melalui upaya administratif serta upaya hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Keabsahan tindakan pemerintah ditentukan berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi dan asas asas umum pemerintahn yanh baik (AUPB). Analisis terhadap kedua perkara menunjukan bahwa tindakan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kepentingan umum tetap harus dilaksanakan secara cermat, proposional, transparan dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam sengketa TUN tidak hanya berhantung pada tersedianya mekanisme peradilan, tetapi juga pada kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap prinsip legalitas dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Sengketa Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Penggusuran, Izin Usaha Pertambangan,PTUN
Analisis Yuridis Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara: Studi KasusSengketa Keputsan Gubernur Nomor 2238/2015
Pada tahun 2015, masyarakat pesisir Daerah Khusus Ibukota Jakarta dihadapkan pada persoalan hukum terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta, tepatnya Pulau G, yang izin pelaksanaannya diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014. Keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai tindakan yang melampaui wewenang (ultra vires), sehingga menimbulkan kerugian bagi nelayan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan register perkara Nomor 193/G/PTUN-JKT.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menguji penerapan norma dan AUPB terhadap Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Proyek reklamasi berpotensi merugikan mata pencaharian nelayan, merusak ekosistem estuarin, mangrove, dan terumbu karang, serta mengganggu tata kelola air di kawasan ibukota, menunjukkan bahwa kelayakan kasus ini sebagai sengketa PTUN sangat dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara, menaikkan status AUPB menjadi norma hukum tertulis, dan memperketat pengujian terhadap diskresi pejabat.
Analisis Sengketa Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks
Sengketa perizinan pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu bentuk sengketa tata usaha negara yang sering muncul akibat tidak terpenuhinya prosedur administratif dan pengabaian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AUPB dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis melalui studi kepustakaan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB, khususnya asas kecermatan, menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan KTUN. Hakim menilai bahwa penerbitan izin pembangunan menara telekomunikasi tidak hanya harus memenuhi aspek kewenangan dan prosedur, tetapi juga wajib memastikan terpenuhinya persyaratan administratif, termasuk verifikasi persetujuan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan ini menegaskan bahwa AUPB berfungsi tidak hanya sebagai dasar pengujian legalitas keputusan administrasi di PTUN, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam proses perizinan.
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Keputusan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Perizinan Menara Telekomunikasi, Sengketa Administrasi.
Rekonstruksi Mekanisme Ship Arrest dalam Penyelesaian Klaim Pelayaran di Indonesia
Perdagangan maritim internasional bergantung pada kerangka hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan klaim pelayaran, dengan ship arrest (penahanan kapal) sebagai mekanisme fundamental untuk melindungi hak-hak kreditur. Meskipun Indonesia telah mengadopsi konsep ship arrest melalui Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-Undang Pelayaran, ketentuan yang menyatakan bahwa ship arrest dilakukan "tanpa melalui proses gugatan" belum didukung oleh pengaturan prosedural. Ketiadaan peraturan pelaksanaan telah menimbulkan ambiguitas normatif dan kekosongan hukum, sehingga ship arrest tidak dapat berfungsi secara efektif sebagai upaya hukum maritim yang mandiri serta menimbulkan ketidakpastian bagi pengadilan, Syahbandar, kreditur, dan pemilik kapal. Penelitian ini menganalisis konstruksi normatif Pasal 223 ayat (1), membandingkan pengaturan hukum Indonesia dengan sistem hukum Inggris dan Belanda, serta merumuskan model rekonstruksi prosedural yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui ship arrest secara substantif, tetapi belum memiliki rezim prosedural yang komprehensif yang mengatur kewenangan peradilan, tata cara permohonan, pembuktian awal (prima facie evidence), jaminan (security), pelaksanaan (execution), dan pelepasan kapal (release of vessels). Analisis perbandingan menunjukkan bahwa efektivitas ship arrest mensyaratkan adanya kerangka prosedural yang terintegrasi, bukan sekadar pengakuan secara substantif. Penelitian ini mengusulkan model prosedural lex specialis yang merekonstruksi ship arrest sebagai upaya hukum maritim yang bersifat sui generis melalui pendekatan perbandingan hukum. Rekonstruksi yang diusulkan memperkuat kepastian hukum, mengharmonisasikan hukum maritim Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum maritim internasional, meningkatkan perlindungan bagi kreditur maritim dan pemilik kapal, serta mendukung daya saing Indonesia sebagai negara maritim modern.
Analisis Ratio Decidendi Pembatalan Izin Reklamasi Pulau I: Studi Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT
Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan pemerintah didasarkan pada regulasi yang jelas dan dapat diprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi majelis hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT terkait pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau I. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, hakim membatalkan pencabutan izin tersebut karena adanya cacat prosedural, yakni pengabaian tahapan sanksi administratif, serta pelanggaran AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum. Namun, dinamika hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021) menunjukkan pergeseran paradigma, di mana kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan fungsi ekologis diposisikan sebagai dasar legitimasi pencabutan izin meskipun mengesampingkan prosedur sanksi bertahap.
Ratio Decidendi, Reklamasi, Kepastian Hukum, Sengketa Tata Usaha Negara.
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap warga negara dalam sengketa tata usaha negara melalui Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ASN dan Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023 tentang sengketa sertifikat hak pakai. Penelitian bertujuan menganalisis tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, keabsahan keputusan tata usaha negara, serta upaya hukum yang dapat ditempuh melalui PTUN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara mengandung cacat administratif, baik dari aspek kewenangan maupun prosedur. Dalam perkara PTDH ASN, keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan penuh. Sementara dalam sengketa pertanahan, penerbitan sertifikat dilakukan tanpa pemeriksaan data yang cermat. Penelitian ini menegaskan bahwa PTUN berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Sengketa Tata Usaha Negara, PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara.
Analisis Yuridis Penegakan Hak Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup dan pertanahan sering timbul akibat Keputusan administrasi pemerintahan yang diduga merugikan hak Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hak Masyarakat melalui Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dengan mengkaji legalitas tindakan pejabat tata usaha negara berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menegaskan peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintah. Dalam sengketa pertanahan, pengujian berfokus pada kewenangan pejabat dan prosedur penerbitan Hak Guna Usaha, sedangkan dalam sengketa lingkungan hidup, hakim menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan AUPB menjadi parameter penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.
Sengketa Tata Usaha Negara, AUPB, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Hak Masyrakat.
Analisis Yuridis Tindakan Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara Kepegawaian (Studi Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT dan No. 97/G/TF/2025/PTUN.JKT)
Sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali dipicu oleh keputusan administratif yang merugikan maupun pembiaran hak-hak normatif oleh pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan pemerintahan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), bentuk kerugian warga negara, serta keabsahan tindakan pejabat kepegawaian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi komparatif terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT dan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa TUN tidak hanya terbatas pada Keputusan TUN tertulis (commissie) seperti penjatuhan sanksi pembebasan jabatan, tetapi juga mencakup tindakan faktual berupa pengabaian atau pembiaran (omissie) atas penetapan pensiun dan kenaikan pangkat. Kedua bentuk tindakan tersebut terbukti menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi ASN, seperti kehilangan jabatan, tunjangan, serta ketidakpastian hukum atas status purnabakti. Penjatuhan sanksi disiplin tanpa pembuktian objektif melanggar asas kecermatan dan terindikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan, sedangkan pembiaran hak pensiun melanggar asas kepastian hukum dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, pengujian keabsahan tindakan pemerintahan di PTUN serta penempuhan upaya administratif menjadi instrumen krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif bagi warga negara.
Tindakan Pemerintahan, Sengketa Tata Usaha Negara, Kepegawaian, PTUN, AUPB.
Analisis Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 26/G/2025/PTUN.PLK tentang Pemberhentian Anggota Polri
Sengketa Tata Usaha Negara merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor Kep/263/VIII/2025 mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 26/G/2025/PTUN.PLK. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan PTDH tersebut mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi asas kecermatan, asas kepastian hukum, serta tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tingkat kesalahan yang dilakukan Penggugat dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga melanggar prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, PTUN Palangka Raya membatalkan keputusan tersebut dan mewajibkan Tergugat memulihkan kedudukan hukum Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Analisis Keabsahan Tindakan Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Putusan Ptun Bandung
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan yang diduga merugikan hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintah dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan kepentingan hukum para penggugat. Objek sengketa dalam kedua perkara telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Analisis menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam kedua perkara berpotensi mengandung cacat prosedur dan substansi serta tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat ditempuh melalui upaya administratif maupun gugatan ke PTUN guna menjamin pelaksanaan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
Nafkah Madhliyah Dan Iddah Gugur Atas Dasar Diduga Nusyuz : Study Kasus Nomor Perkara 3857/Pdt.G/2025/PA.Sda
Tuntutan Nafkah Madliyah pada umumnya hanya bisa diajukan oleh istri dalam perkara Cerai talak melalui gugatan rekonpensi. Namun sejak Terbentuknya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Hasil Pleno Kamar Agama Poin 3), SEMA Nomor 2 Tahun 2019: Menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wanita bisa mengajukan tuntutan nafah madhliyah dan iddah sepanjang tidak nuzus. Dalam putusan perkara nomor 3857/Pdt,G/2025/PA.Sda. sangat menarik untuk dikaji sebab dasar yang menjadikan gugurnya nafkah madhliya dan nafkah iddah menggunakan frasa diduga Nuzus. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di tolaknya nafkah madliyah dan nafkah iddah dengan pertimbangan istri diduga nuzus, tidak patuh terhadap suami namun tidak menjelaskan secara fakta yangkoherensi yang menunjukn ketidak patuhan istri baik secara sikap maupun parameter agama yang menunjukan terbukti nuzus masih mengunakan narasi di Duga namun dijadkan dasar untuk menggugurkan nafkah madhliyah dan iddah.
Peran Kantor Hukum dalam Pendampingan Perkara Pidana di Sidoarjo: Studi Atas Penegakan Etik Profesi di Kantor Hukum Damar Djati Utomo Sidoarjo
Kegiatan magang merupakan sarana penting dalam pendidikan hukum untuk mengintegrasikan teori hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam pendampingan perkara pidana khusus, khususnya perkara narkotika dan tindak pidana asusila berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berdasarkan praktik magang mahasiswa hukum di Kantor Pengacara Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan. Metode yang digunakan adalah metode empiris melalui praktik lapangan dengan cara observasi, analisis dokumen perkara, serta keterlibatan langsung dalam pendampingan advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan perkara pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana hak tersangka dan terdakwa terpenuhi secara optimal tanpa hambatan dari aparat penegak hukum. Kesimpulannya, praktik pendampingan yang dilakukan oleh advokat di Kantor Pengacara Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan telah berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan UU Advokat serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi klien.
Advokat, Pendampingan Perkara Pidana, KUHAP, Undang-Undang Advokat, Magang Mahasiswa Hukum
Kedudukan Smart Contract dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia: Studi terhadap Terms of Use CryptoKitties
Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kedudukan hukum smart contract pada platform CryptoKitties dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian mencakup pemenuhan syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum perjanjian nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract secara normatif memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya pada unsur objek tertentu dan causa yang halal, serta memperoleh legitimasi sebagai kontrak elektronik dalam UU ITE. Namun, pada aspek kesepakatan terdapat kelemahan karena persetujuan diberikan secara digital tanpa pemahaman yang memadai, sedangkan pada aspek kecakapan tidak terdapat mekanisme verifikasi identitas dalam sistem blockchain yang bersifat anonim. Selain itu, karakter smart contract yang otomatis, tidak dapat diubah, dan berbasis kode program menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip itikad baik, keseimbangan para pihak, serta mekanisme pembatalan perjanjian dalam hukum nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa smart contract diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia, namun secara substantif belum sepenuhnya sesuai dan masih menyisakan kesenjangan antara norma hukum dan praktik teknologi, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan komprehensif.
Implementasi Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam Mendukung Penyederhanaan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung penyederhanaan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh legalitas usaha, seperti birokrasi yang kompleks, prosedur administratif yang berbelit, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat terhadap sistem perizinan berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal dengan pendekatan socio of law, data diperoleh dari hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan MPP memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses perizinan melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui MPP mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dampak dari implementasi ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan hukum pelaku UMKM, kemudahan akses terhadap program pemerintah, serta peningkatan daya saing usaha di tingkat lokal maupun nasional.
Perizinan Berusaha, Online Single Submission, UMKM
Program Makan Bergizi Gratis dalam Bingkai Kritik Keadilan Konstitusional Negara Hukum
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional strategis yang dirancang sebagai instrumen pemenuhan hak sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, sebagai kebijakan berskala nasional dengan implikasi fiskal dan sosial yang luas, MBG menimbulkan persoalan konstitusional yang melampaui perdebatan teknis kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Program MBG dalam perspektif hukum tata negara dengan menitikberatkan pada uji keadilan konstitusional, khususnya terkait rasionalitas kebijakan, distribusi beban negara, serta pemenuhan kewajiban positif negara terhadap perlindungan hak sosial warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait MBG, serta doktrin dan literatur hukum tata negara dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara preskriptif-kritis untuk menilai kesesuaian desain normatif dan implementasi MBG dengan prinsip keadilan konstitusional dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki tujuan konstitusional dalam kerangka negara kesejahteraan, desain dan pelaksanaannya masih menyisakan persoalan serius terkait keseimbangan antara tujuan kebijakan dan kapasitas negara, ketimpangan distribusi antar-sektor hak sosial, serta lemahnya pemenuhan kewajiban positif negara dalam melindungi hak atas kesehatan dan rasa aman. Dengan demikian, MBG menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan kesejahteraan dan standar keadilan konstitusional yang seharusnya membatasi kebijakan negara dalam negara hukum demokratis.
Makan Bergizi Gratis, Negara Hukum, Konstitusi
Implementasi Pendampingan Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada LBH Noesantara Sidoarjo
Kegiatan magang hukum merupakan jembatan penting antara pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku akademis dengan implementasi praktik hukum di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perselisihan hubungan industrial dan perkara pidana berdasarkan pengalaman magang penulis hukum di LBH Noesantara. Metode yang digunakan adalah metode sosiolegal melalui praktik lapangan dengan cara observasi, analisis dokumen perkara, serta keterlibatan langsung dalam pendampingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan perkara perselisihan hubungan industrial telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja), di mana hak-hak pekerja diperjuangkan secara optimal meskipun menghadapi sikap tidak kooperatif dari pihak perusahaan. Selain itu, studi ini juga mendokumentasikan keterlibatan dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga tahap keterangan terdakwa. Kesimpulannya, praktik pendampingan yang dilakukan oleh advokat di LBH Noesantara telah berjalan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan UU Advokat serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi klien.
Perselisihan Hubungan Industrial, Pendampingan Hukum
Implementasi Teknologi Informasi Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Bangil
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Bangil dan dampaknya terhadap percepatan proses peradilan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi , analisis dokumen laporan kinerja, dan wawancara terstruktur dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court, yang dilakukan sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, berjalan optimal tanpa hambatan signifikan. Faktor pendukung utama meliputi kesiapan infrastruktur teknologi informasi, sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif bagi SDM internal dan eksternal (advokat), serta komitmen pimpinan yang kuat. Penerapan modul E-Filing, E-Payment, E-Summons, dan E-Scheduling telah mereduksi waktu siklus proses administrasi perkara secara signifikan, berkontribusi pada percepatan penyelesaian perkara secara keseluruhan. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi teknologi yang terencana, didukung oleh regulasi yang jelas dan kesiapan semua stakeholders, merupakan variabel kritis dalam keberhasilan transformasi digital peradilan untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.
E-Court, Pengadilan Negeri, Teknologi Informasi
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini dilakukan melalui metode sosiolegal dengan pendekatan socio of law, data diperoleh melalui observasi dan wawancara selama kegiatan magang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dilaksanakan melalui tahapan klarifikasi, bipartit, mediasi, hingga penerbitan anjuran tertulis oleh mediator. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah konflik pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PT Alu Aksara Pratama dengan serikat pekerja SERBUK. Dari hasil kajian yang dilakukan, penyelesaian konflik tersebut pada dasarnya sudah mengikuti aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan urusan administrasi serta keterbatasan jumlah dan kemampuan mediator.
Penyelesaian Sengketa, Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan
Legal Implications of Non-Fungible Token Asset Ownership in the Axie Infinity Platform Ecosystem
This research aims to analyze the interrelation between intellectual property law and ownership of Non-Fungible Tokens (NFTs) on the Axie Infinity platform. The research method used is normative with a legal approach and document analysis technique. Data were obtained from literature and documents related to intellectual property law and ownership of NFT assets. The results show that intellectual property rights related to NFT assets on the Axie Infinity platform include copyright and brand rights. Ownership of NFT assets on the Axie Infinity platform has limited legal power, as it only grants rights to the digital representation of an asset, not the physical asset itself. However, the Axie Infinity platform has ensured the security of NFT asset ownership through the blockchain mechanism used. The conclusion of this research is that the interrelation between intellectual property law and ownership of NFT assets on the Axie Infinity platform requires appropriate legal protection, especially in terms of recognition of ownership legality and regulation of NFT asset rights.
Legal Implications, Non-Fungible Token Asset, Axie Infinity Platform
Peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Penyusunan Risalah Rapat Paripurna
Penyusunan risalah rapat paripurna merupakan bagian penting dari penyelenggaraan fungsi DPRD, yang berperan sebagai dokumen resmi untuk mencatat jalannya rapat, pendapat peserta, dan keputusan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan risalah rapat paripurna serta mengidentifikasi faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas proses tersebut. Metode yang digunakan adalah sosiolegal dengan pendekataan socio of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan risalah rapat dilakukan melalui tahapan persiapan, pencatatan selama rapat, penyusunan naskah, pemeriksaan dan pengesahan, serta pengarsipan dan publikasi. Namun, proses ini menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya intensitas agenda rapat, koordinasi antarpetugas yang kurang optimal, serta keterbatasan waktu penyusunan risalah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, manajemen jadwal yang lebih terstruktur, koordinasi internal yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem daftar hadir berbasis online. Penelitian ini menekankan pentingnya peran Bagian Persidangan dalam memastikan risalah rapat paripurna disusun secara akurat, tepat waktu, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas DPRD.
Rapat Paripurna, DPRD Sidoarjo, Peran Lembaga
Alat Bukti Surat Rekomendasi Psikolog dan Dokter dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sidoarjo
Penelitian ini menelaah urgensi surat rekomendasi dari psikolog dan dokter sebagai alat bukti dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Fokus permasalahan penelitian terletak pada sejauh mana rekomendasi dari tenaga profesional tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan yang bersifat substantif dalam menilai kelayakan calon mempelai yang masih di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal dengan pendekatan socio of law das sollen ke das sein, yang diperkuat oleh data hasil observasi penulis selama menjalani kegiatan magang di Pengadilan Agama Sidoarjo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi psikologis dan medis memiliki peran yang signifikan dalam memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan mental, emosional, serta kondisi kesehatan calon mempelai. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan dan bobot pertimbangan terhadap rekomendasi tersebut belum dilakukan secara seragam oleh majelis hakim. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran rekomendasi profesional diperlukan untuk menjamin perlindungan anak dan menghasilkan penetapan dispensasi kawin yang lebih berhati-hati dan berkeadilan.
Surat Rekomendasi, Alat Bukti, Dispensasi Kawin