Kekaburan Norma Pengaturan Suara Terbanyak dalam Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Kabupaten Sidoarjo

Abstract

Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) merupakan bentuk demokrasi lokal yang memerlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 mengatur bahwa apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui suara terbanyak. Namun, ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai makna suara terbanyak dan mekanisme penentuan hasil pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis melalui interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan suara terbanyak belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena tidak menentukan secara tegas kriteria pemilih, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, serta penyelesaian apabila terjadi suara yang sama. Simpulan penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi norma yang memperjelas mekanisme pemilihan dan pembentukan kelembagaan pendukung agar hasil pemilihan Pengurus RT dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.