Analisis Yuridis Tindakan Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara Kepegawaian (Studi Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT dan No. 97/G/TF/2025/PTUN.JKT)

Abstract

Sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali dipicu oleh keputusan administratif yang merugikan maupun pembiaran hak-hak normatif oleh pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan pemerintahan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), bentuk kerugian warga negara, serta keabsahan tindakan pejabat kepegawaian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi komparatif terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT dan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa TUN tidak hanya terbatas pada Keputusan TUN tertulis (commissie) seperti penjatuhan sanksi pembebasan jabatan, tetapi juga mencakup tindakan faktual berupa pengabaian atau pembiaran (omissie) atas penetapan pensiun dan kenaikan pangkat. Kedua bentuk tindakan tersebut terbukti menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi ASN, seperti kehilangan jabatan, tunjangan, serta ketidakpastian hukum atas status purnabakti. Penjatuhan sanksi disiplin tanpa pembuktian objektif melanggar asas kecermatan dan terindikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan, sedangkan pembiaran hak pensiun melanggar asas kepastian hukum dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, pengujian keabsahan tindakan pemerintahan di PTUN serta penempuhan upaya administratif menjadi instrumen krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif bagi warga negara.